PERMINTAAN JOKOWI TERHADAP INDUSTRI KEUANGAN AGAR MENGHINDARI KEBIJAKAN TUNGGU DAN TERLIHAT

AGEN POKER - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta sektor keuangan untuk tidak menerapkan kebijakan wait and see sebab keadaan ekonomi Indonesia saat ini kondusif bagi perkembangan usaha.

"Jika industri keuangan hanya menunggu dan melihat , kapan akan bertindak?" ujar Presiden Jokowi pada Rapat Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018 di Jakarta pada Kamis malam.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa jika pelaku ekonomi menunggu karena pemilihan kepala daerah secara simultan (pilkada) akan berlangsung pada 2018 , maka mereka mungkin tidak akan pernah berinisiatif karena ada pilkada setiap tahun. "Apa yang kamu tunggu?" tanya presiden.

Presiden meminta agar urusan politik dipisahkan dari urusan ekonomi dan bisnis. "Biarkan pemilu dan ekonomi berjalan berdampingan. Perekonomian dijalankan di ranah ekonomi , dan politik dimainkan di ranah politik," jelasnya.

DEWA POKER - Jokowi juga mengingatkan industri keuangan , terutama perbankan , untuk berkonsentrasi pada kegiatan di luar sekedar mengumpulkan dana.

"Kalau tidak , debitur bank akan tetap berhutang," tegasnya.

Dia menyatakan pemerintah mendorong masyarakat untuk terhubung dengan sistem perbankan.

Pemerintah menerapkan program sertifikasi kehutanan dan sertifikat tanah serta proyek semacam itu terkait dengan sektor perbankan.

"Pada tahun 2017 , sebanyak lima juta sertifikat diterbitkan pada tahun ini , target kami adalah tujuh juta sertifikat," ujarnya menjelaskan.

JUDI POKER - Dia menyebutkan bahwa dari 126 juta bidang tanah , saat ini hanya 46 juta yang memiliki sertifikat tanah , dan 80 juta bidang tanah belum mendapatkan sertifikat. "Jika dalam setahun , hanya 500 ribu sertifikat yang dikeluarkan , maka kita perlu puluhan tahun untuk menyelesaikan sertifikasi tanah," jelas Presiden Jokowi.

Presiden juga meminta BUMN dan BUMD , dan bank untuk memeriksa model pembiayaan , terutama pembiayaan infrastruktur , untuk mengurangi ketergantungan pada APBN. Anggaran negara untuk kepentingan rakyat , jelasnya.

"Daerah bisa menerbitkan obligasi lokal , tapi dana tersebut harus digunakan untuk membangun infrastruktur yang produktif," tambah Presiden Jokowi.