CURHATAN KPK KEPADA BAMSOET MENGENAI MASALAH PILKADA

AGEN POKER - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yakni Bambang Soesatyo atau yang lebih akrab di sapa Bamsoet mengaku bahwa dirinya banyak menerima keinginan dari para Masyarakat serta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengenai Pemilihan Kepala Daerah yang seharusnya dikembalikan ke DPRD.

Alasannya yakni karena banyaknya Kepada Daerah yang diketahui tersangkut dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan adanya peningkatan Indikator Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

DEWA POKER - "Ini kan hanya di baca melalui kenyataan dan saya sebagai Ketua DPR juga sudah banyak menerima masukan dan laporan termasuk ketika saya sedang melakukan kunjungan ke daerah daerah dan hal tersebut juga termasuk kedalam acara yang dilakukan oleh Pihak KPK. Beliau (Ketua KPK) menyatakan keprihatinan IPK yang saat ini terus meningkat dan OTT juga tak dapat dihentikan," ujar Bamsoet saat berada di Kompleks Parlemen , Senayan , Jakarta Pusat , Selasa 10 April 2018.

Selain itu , Bamsoet juga mendapatkan sebuah penjelasan informal dari Wakil Pencegahan KPK yakni Pahala Nainggolan mengenai akar permasalahan terhadap maraknya kasus korupsi akibat dari Pilkada Langsung,

Menurut Pahala , Bamsoet menyatakan bahwa sistem politik dalam Pemilihan Langsung masih mempunyai banyak kesempatan yang membuat semua Kepala Daerah ingin melakukan Tindakan Korupsi.

JUDI POKER - "Ini karena mereka sedang memperdalam akar masalah Kepala Daerah yang banyak terkait kasus korupsi karena sistem politik Pemilihan Langsung dan hal tersebut juga yang mendorong mereka untuk melakukan sesuatu hal yang tidak terpuji karena biaya yang cukup tinggi," jelasnya.

"Pak Nainggolan menyampaikan , Mas kalau masalah Pilkada bagaimana kalau dikembalikan ke DPRD lebih baik. Jadi kita dapat memberikan pengawasan dengan lebih mudah," ungkap Bamsoet.

Meskipun begitu , Mantan Ketua Komisi III Percaya masih ada pro serta Kontra yang berhubungan dengan pelaksanaan perpindahan sistem polkada jika hal tersebut di pindahkan ke DPRD. Bamsoet akan menyerahkan penilaian pelaksanaan Pilkada langsung yang telah berjalan selama ini kepada para masyarakat.

"Kalau kesimpulannya , banyak manfaat ya silahkan di teruskan. Kalau kajiannya hanya merusak moral rakyat kita , ya harus kita kaji kembali. Sebab di daerah sudah banyak yang menimbulkan masalah. Belum lagi di akar rumput yang saling memberikan serangan. Di luar transaksional ada juga masalah sosial," jelas Bamsoet.