SARAN YANG DIBERIKAN OLEH ROY SURYAO KEPADA ANGGOTA DPR

SARAN YANG DIBERIKAN OLEH ROY SURYO KEPADA ANGGOTA DPR 

AGEN POKER - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yakni Roy Suryo memberikan saran kepada DPR untuk mengikuti suara rakyat dalam mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan Posisi Ketua DPR yang hingga saat ini masih menjabat status tersangka dalam Kasus Korupsi e-KTP yakni Setya Novanto.

Roy Suryo hanyalah mendegarkan suara rakyat yang menyatakan bahwa Setya Novanto sudah tidak pantas untuk menjadi Pemimpin Parlemen.

"Statement saya pribadi mengikuti suara rakyat. DPR ini adalah DPR yang mewakili masyarakat. kebanyakan para masyarakat sudah memberikan pendapat bahwa SetNov sudah tidak pantas lagi dikarenakan seseorang dengan status tersangka meskupin aturannya harus menunggu hingga status hukum tersebut menjadi tetap," ujar Roy di Kompleks Parlemen Senayan , Jakarta Pusat , Senin 27 November 2017.

DEWA POKER - Menurut Roy , sudah seharusnya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) segera memproses Novanto secara adat dewan. Hal tersebut sangat di perlukan untuk menjagamarwah serta Citra Lemnaga DPR.

"Ketua DPR tersebut merupakan Spoke Person of The Parlemn dan hal tersebut juga banyak sekali media masa yang ada di Luar Negeri juga memperhitungkan hal tersebut bahkan mereka juga meruliskan hal tersebut dengan besar besaran. Apa jadinya Citra Indonesia  jika pemimpinnya di nilai sudah tidak pantas lagi oleh para masyarakatnya," jelasnya.

JUDI POKER - Meskipun begitu , secara kepartaian , Roy menyatakan bahwa Fraksi Demokrat akan segera memberikan catatan serta rekomendasi mengenai status hukum Novanto serta sara rekomendasi tersebut akan disampaikan oleh Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab di sapa dengan Ibas.

Seperti yang telah diketahui , komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP pada tanggal 10 November 2017 dan telah resmi ditahan pada Tanggal 19 november 2017. Setelah beberapa hari di tahan , Ketua Umum DPP partai Golkar diketahui mengirimkan sebuah surat "Sakti" kepada Pimpinan DPR yang isinya meminta untuk memberikan waktu guna membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam sidang e-KTP dan tidak di proses secara etik dewan DPR.